Di Indonesia, e-government diperkenalkan melalui
Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 tentang Telematika, yang
menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menggunakan TIK (Teknologi
Informasi dan Komunikasi) untuk mendukung good governance.
Di Indonesia, e-government diperlukan untuk :
- Transformasi pemerintahan menuju tata kelola yang demokratis
- Mendukung kesetimbangan antara pemerintah pusat dan daerah
- Fasilitasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah
- Transformasi menuju era Masyarakat Informasi.
Menurut Nugroho (2007), Tahapan perkembangan implementasi
e-government di Indonesia dibagi menjadi empat :
- Web Presence, yaitu memunculkan website daerah di internet. Dalam
tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam
website pemerintah.
- Interaction, yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi
antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, informasi yang
ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi
E-mail dalam website pemerintah.
- Transaction, yaitu web daerah yang selain memiliki fasilitas
interaksi juga dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik
dari pemerintah.
- Transformation, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat
secara terintegrasi.
Implementasi E-Government di Australia
Awal pertengahan tahun 1990-an pemerintah di Australia memiliki
kebijakan formal yaitu mempromosikan penyediaan pelayanan informasi
secara online oleh masing-masing lembaga. penduduk Australia menggunakan
internet untuk melakukan transaksi dengan pemerintah.
Australian Business Register (ABR) merupakan rumah layanan
pendaftaran bisnis secara online di Australia. ABR adalah sebuah basis
data informasi identitas yang ekstensif yang diberikan oleh perusahaan
ketika mereka mendaftar untuk sebuah Australian Business Number (ABN).
ABR membuat proses bisnis menjadi lebih mudah dan membuat semua tingkat
pemerintahan dapat saling berinteraksi dengan mudahnya melalui pengenal
yang unik yaitu ABN.
Implementasi E-Government di Singapura
Singapura berhasil menunjukkan keunggulannya dalam promosi
e-Government. Hal ini di indikasikan dari kegiatan-kegiatan yang
mendukung implementasi e-Government.
Salah satu implementasi e-government yang dilakukan pemerintah
Singapura ialah mobile government (m-government). Di Singapura banyak
layanan pemerintahan yang diberikan melalui SMS (Short Message Service)
berupa pemberitahuan mengenai informasi yang penting bagi penduduk.
Kini, semua pelaksanaan layanan publik di Singapura telah berlangsung
secara elektronik.
Ke depan, Singapura selanjutnya akan memfasilitasi dan memampukan
pergeseran besar pola pemikiran dari pola piker “Govt-To-You”
(Pemerintah Untuk Anda) menjadi pola pikir “Govt-With-You” (Pemerintah
Bersama dengan Anda), untuk mendorong inovasi dan mendorong proses
‘co-creation’ atau membangun bersama-sama (pemerintah dengan rakyatnya).
Implementasi E-Government di Korea Selatan
E-Government yang dikembangkan oleh pemerintah Korea telah dinilai
sebagai yang terbaik di dunia oleh berbagai organisasi dunia, dan
efektifitas e-Government Korea juga diakui secara luas oleh komunitas
Internasional. Salah satu implementasi e-Government yang berhasil Korea
Selatan terapkan ialah e-Procurement.
Lembaga yang mewadahi pelayanan e-procurement di Korea adalah Public
Procurement Service (PPS). Penerapan e-Procurement di Korea Selatan
didasari atas dua alasan, yaitu:
- Pengadaan pemerintah yang ditandai dengan kertas berorientasi
prosedur, pekerjaan padat karya, dan proses yang rumit.
- Lingkungan pengadaan yang telah berubah.
Pemerintah Korea Selatan sendiri pun telah memberlakukan kewajiban
penggunaan e-procurement untuk setiap pengadaan barang/jasa baik untuk
bisnis, industri, maupun pemerintah sendiri. Proses atau prosedur
masyarakat untuk mengakses layanan e-procurement di Korea Selatan ini
lebih mudah karena sistemnya terintegrasi atau terpusat. Kelebihan dari
sistem KONEPS yang terintegrasi ini salah satunya adalah lebih menghemat
biaya infrastruktur e-procurement.
Strategi Pengembangan E-Government di Kabupaten Sragen dan
Kebumen
Strategi Pengembangan E-Government di Sragen
Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta
terjangkau oleh masyarakat luas, menata sistem manajemen dan proses
kerja pemerintahan, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal,
meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri
telekomunikasi dan teknologi informasi, mengembangkan kapasitas SDM di
lingkungan pemerintahan dan meningkatkan e-literacy masyarakat,
melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang
realistik dan terukur.
Pengembangan Website
Pengembangan untuk menjawab tantangan globalisasi serta sebagai media
promosi untuk meraih peluang investasi dan bisnis, sosialisasi potensi
dan kebijakan pemerintah Kabupaten Sragen dalam rangka meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan Daily news Sragenenerapan
Teknologi Informasi
Sejak April 2003, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) merintis
penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Di Sragen,
Jawa Tengah, pemerintah daerah sudah mampu menjalankan SIAK. Hanya butuh
waktu dua menit untuk mengurus kartu tanda penduduk (KTP) dengan biaya
yang tidak mahal, yaitu hanya sebesar lima ribu rupiah
Strategi Pengembangan E-government di Kebumen
Sistem Informasi Manejemen
- Sistem Informasi Menejemen merupakan bagian terpenting dalam
pembangunan e-government, khususnya dalam pembentukan database yang
merupakan back office dalam sebuah birokrasi serta guna penyusunan
informasi yang benar, akurat dan lengkap bagi kepentingan Pemkab
- Melalui pembangunan Sistem Infomasi Manajemen yang tepat dapat
dibangun suatu integrasi database yang baik sehingga makin meningkatkan
efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan daerah
- Pemkab Kebumen telah mengimplementasikan 12 SIM dengan 8 database
diantaranya terintegrasi guna menghindari duplikasi
- Sistem informasi back office tersebut secara bertahap di – share
online pada website www.kebumen.go.id
Website
- Disamping fungsinya sebagai media pemberitaan, website juga
merupakan media promosi daerah, media komuniokasi dua arah antara
Pemerintah dan Masyarakat ( termasuk investor, dunia usaha dsb ) dan
media pelayanan public ( front office ). Website Pemkab Kebumen meliputi
www.kebumenkab.go.id